Melonguane,

kab-kepulauantalaud.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Perencanaan (Rakorevren) Program Divisi Hukum dan Pengawasan (Divkumwas) KPU se-Sulawesi Utara yang dirangkaikan dengan Pemberian Penghargaan JDIH, SPIP, SAKIP, dan LHKPN KPU Kabupaten/Kota Terbaik Tahun 2025 yang digelar secara hybrid pada Jumat, 23/01/2026 bertempat di aula KPU Provinsi Sulut.

Kegiatan ini dibuka oleh Anggota KPU RI Iffa Rosita, di hadiri oleh Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi Sulut, serta Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.
Dalam sambutannya Iffa Rosita menekankan pelaksanaan tupoksi Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi dan Kab/Kota, terutama pasca tahapan pemilu dan pilkada. Sementara itu terkait dengan informasi hukum melalui JDIH, beliau menekankan pentingnya inovasi dalam literasi hukum serta update informasi dalam situs JDIH. Iffa pun meminta jajaran KPU Se-Sulut untuk melakukan penguatan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, termasuk di dalamnya mengimplementasikan manajemen risiko.

Pada kegiatan ini KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menorehkan capaian positif dengan meraih sejumlah penghargaan. Dalam kegiatan tersebut, KPU Talaud berhasil meraih Terbaik 4 sebagai Satuan Kerja yang Patuh dalam Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara Tepat Waktu Tahun 2024, sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan kepatuhan administrasi.

Selain itu, KPU Talaud juga meraih Terbaik 6 sebagai Satuan Kerja dengan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang Konsisten dan Berkualitas Tahun 2025, serta Terbaik 6 sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025.

Capaian tersebut mencerminkan komitmen KPU Talaud dalam memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, serta mengoptimalkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.